KLISE.NEWS, JAKARTA — Dalam upaya peningkatan pengamanan di wilayah Laut Sulawesi – Sulu, Direktorat Strategi Keamanan Laut Bakamla RI bersama stakeholder terkait berusaha memberikan rumusan strategi terbaik yang dapat diimplementasikan instansi penegak hukum yang terlibat di kawasan tersebut.
Memperhatikan kondisi saat ini, salah satu permasalahan yang ditemui adalah sifat dari ancaman yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi – Sulu. “Tren tantangan yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa ancaman yang ada bersifat non-tradisional,” ujar Kasi Perencanaan Strategi Kamla Bakamla RI Letkol Bakamla Angga Reza, S.H., M.Si., dalam Rakernis Perumusan Strategi Kamla hari ke-2, di Jakarta Pusat, Selasa (2/11/2021).
BACA JUGA : Panglima TNI: Dengan Persatuan dan Kesatuan Semuanya Dapat Diselesaikan Dengan Baik
Kebijakan yang telah dibentuk sebagaimana tercantum dalam Trilateral Cooperative Arrangement Indonesia – Malaysia dan Filipina, menyatakan hanya berlaku bagi instansi militer ketiga negara. Menanggapi ancaman di Laut Sulawesi – Sulu yang bersifat non-tradisional dan jenis ancaman yang beragam, maka turut dibutuhkan pelibatan dari instansi penegak hukum sipil dari ketiga negara terkait.
Ancaman non-tradisional yang terjadi seperti ancaman terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, kepabeanan, keimigrasian, narkotika, terorisme, serta ancaman lainnya. Tidak hanya itu, negara terlibat juga perlu memperhatikan ancaman dari aktor non-negara. Disini konteks yang dimaksud dengan aktor non-negara adalah warga di Sanghie – Filipina yang tidak memiliki kewarganegaraan dan kerap kali melakukan tindak kejahatan di laut. Selain itu sasarannya adalah individu dan negara tertentu, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak masif.
