Bupati Bekasi Diduga Langgar Prokes dan Sawer, LSM: Kita Memperoleh Bukti Foto dan Video

Bupati Bekasi Saat Kujungan Kerja ke Wilayah Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi.

Terpisah, ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK), Anwar Soleh mengakui kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi selalu bertambah setiap harinya.

“Data yang kami peroleh dari laman resmi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, selalu terjadi kenaikan kasus positif Covid-19 setiap harinya, seperti update Sabtu kemarin (12 Juni 2021), terjadi peningkatan angka positif Covid-19 dari 709 menjadi 750 orang atau bertambah 41 orang dari sehari sebelumnya pada Sabtu, 12 Juni 2021,” jelas Anwar.

Senada pernyataan sikap LAMI, lanjut Anwar, L-KPK juga menyayangkan sikap Bupati Bekasi yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Covid-19, namun memberi contoh tidak baik ke masyarakat.

BACA JUGA :
Diduga Terpapar Covid-19 Bhabinkamtibmas Langsung Lakukan Penerapan 3T

“Saya mencurigai terjadinya peningkatan angka terpapar Covid-19 di Kabupaten Bekasi ini justru pelakunya berasal dari pejabat pemerintah, ini jelas sangat merugikan,” terang Anwar seraya menunjukan Instruksi Tim Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Bekasi agar seluruh warga tanpa terkecuali tidak melaksanakan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dan tidak melaksanakan resepsi pernikahan maupun khitanan.

“Instruksi tersebut berlaku umum meskipun kasus aktif Covid-19 di daerah tersebut sedikit, karena tidak menutup kemungkinan datangnya virus berasal dari luar dan sebagai pejabat publik tentunya kehadiran Bupati Bekasi dapat mengundang kehadiran massa dari luar daerah,” ucap Koordinator nasional DPP LAN RI, Edi YP dihubungi vie seluler.

BACA JUGA :
Siapakah Sekda Kabupaten Bekasi?, Ketua LSP3D: Bupati Harus Jeli Memilih 3 Besar Calon Sekda dari 7 Calon yang Lolos Seleksi

DPP LAN RI, lanjut Edi, mempertanyakan sumber dana yang digunakan pejabat Pemkab Bekasi untuk nyawer. “Harus jelas sumber dananya, kalau berasal dari dana recofusing Covid-19 maka harus jelas siapa penerimanya dan harus difoto satu persatu, karena banyak terjadi kasus pemalsuan data dan tandatangan palsu yang dilakukan oknum pejabat pengguna anggaran,” tegas Edi.

Editor: Red