KLISE, KOTA BEKASI – Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi, menilai Pemerintah Kota Bekasi lamban merespon, Izin Rumah Ibadah itu soal Aturan bukan tentang Toleran atau Intoleran. Dari apa yang sedang viral kemarin mengenai isu konflik pelaksanaan ibadah di daerah pemukiman warga.
“Menurut saya hal paling mendasar adalah bagaimana komunikasi, yang terjalin antar para pihak apalagi ini warga dalam satu lingkungan. Jadi jangan semua di Generalisir ke Konflik antar umat beragama, jangan semua jadi kagetan merespon stigma Toleran atau Intoleran, Pendirian rumah ibadah itu soal Aturan,” kata Ketua GP Ansor Kota Bekasi, Hasan Muchtar kepada Klise Kota Bekasi, Senin (23/9/2024).
Kritiknya Pemerintah, kata Hasan Mumu sapaan akrabnya, dalam hal ini Pemkot Bekasi harus lebih responsif lagi terhadap laporan atau aduan dari masyarakat, terutama dalam permasalahan warga dilingkungan, termasuk masalah antar umat beragama.
“Jadi jangan nunggu pecah atau viral baru seolah keliatan kerja, saya yakin kesalafahaman itu sudah terjadi lama. Padahal ada FKUB tingkat Kota, ada MUB tingkat Kecamatan, perangkat Kecamatan dan Kelurahan sampai RT dan RW. Jadi Lebih baik mencegah daripada mengobati,” tegas Hasan.
Karenanya GP Ansor Kota Bekasi, di era serba cepat ini, dimana nilai – nilai sosial terus merosot, masyarakat semakin individualistis. Dengan ini , dirinya mengajak seluruh element masyarakat agar bersama meningkatkan Guyub di wilayah, mengangkat lagi khas ke Nusantaraan yaitu semangat Gotong Royong, Kebersamaan, dan Silahturahmi.
“Mari kita tingkatkan ukhuwah bashariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wathoniyah, yakin ketika frekuensi kita sama dengan semangat persatuan dalam kemanusiaan dan kebangsaan, soal – soal konflik identitas itu selesai, semua bisa santai kepala dingin bicara soal Solusi,” tandasnya.***
