KLISE, JAKARTA – Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung menuai sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari DPP Garda Tipikor Indonesia yang meminta kasus tersebut dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program strategis nasional tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP Garda Tipikor Indonesia, Deri Hartono, menilai dugaan korupsi yang terjadi di tubuh BGN telah mencederai tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
“Penampakan mantan Kepala BGN mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung dan tangan terborgol harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara. Anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak bangsa tidak boleh dijadikan ajang bancakan atau kepentingan kelompok tertentu,” ujar Deri di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Deri, berbagai dugaan penyimpangan yang saat ini tengah didalami Kejaksaan Agung menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program MBG. Beberapa di antaranya mencakup dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp49,5 miliar, dugaan penyimpangan pengadaan barang impor, pengalihan anggaran untuk pengadaan puluhan ribu unit motor listrik, hingga praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Ia menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas pelaksanaan program yang menyasar jutaan anak Indonesia sebagai penerima manfaat.
“Program ini menyangkut hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi. Jika tata kelola di tingkat atas sudah bermasalah, maka dampaknya bisa berantai sampai ke lapangan. Yang menjadi korban pada akhirnya adalah masyarakat dan anak-anak penerima manfaat,” katanya.
Garda Tipikor Indonesia juga mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh dan transparan. Deri menilai publik berhak mengetahui konstruksi perkara, pola penyimpangan, serta pihak-pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
