Ketua DPRD Kota Bekasi Ingatkan ASN jaga Netralitas dalam Pemilu 2024

KLISE, KOTA BEKASI — Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral saat pemilihan umum atau Pemilu 2024 digelar.

Hal itu dilontarkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengingat, jadwal tahun politik Pemilu legislatif (Pileg) DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI serta DPD RI sebentar lagi dihelat, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024 mendatang.

“Terkait dengan netralitas ASN saya sudah menyampaikan langsung kepada pak Pj Walikota, agar mengingatkan kembali para ASN agar netral, apalagi ini juga merupakan intruksi dari pusat,” ungkap tokoh yang akrab disapa Ustadz Daulah.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa netralitas ASN harus benar-benar dijaga untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 khususnya di wilayah Kota Bekasi.

“Dan kemarin Gubernur juga menyampaikan yang sama, agar pada Pj Walikota maupun Bupati agar harus betul-betul menjaga netralitas ASN dalam beraktivitas sehingga mereka tidak terjerumus berafiliasi dengan salah satu Parpol manapun,” ucapnya.

Kendati demikian, selain menjaga netralitas ASN khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Pj Walikota Bekasi juga harus mengeluarkan aturan jelas dan tegas terkait pelaksanaan kampanye di wilayah Kota Bekas.

“Sikap netralitas sangat penting, karena ASN adalah abdi negara, Meraka harus benar-benar mampu melayani seluruh stakeholder yang ada. Jadi tidak boleh kemudian ada hubungan di dalam konteks dukung mendukung, kalaupun memilih nanti pada saat pemilu legislatif atau pilpres di TPS, sehingga jangan sampai nanti menimbulkan satu kegaduhan,” jelasnya.

Dirinya juga menegaskan, regulasi terkait netralitas ASN sudah jelas tertuang dalam undang-undang. Bahkan terdapat sanksi berat jika para pegawai plat merah tersebut terbukti melanggar.

“Kalau kegaduhan muncul, pada akhirnya kan kondusifitas kerja tidak akan mampu berjalan efektif dan otomatis akan mengurangi kinerja. Saya juga memang sudah berkomunikasi, bila perlu bikin surat edaran, kalau tidak salah memang sudah ada ikrar, mudah-mudahan ini terus diingatkan pada akhirnya seluruh ASN mampu bersikap netral,” bebernya.

Saifuddullah juga mengungkap agar Pj Walikota membentuk tim monitoring dalam upaya menjaga netralitas ASN serta para pegawai lingkup pemerintahannya pada perhelatan Pilpres 2024 ini.

“Harus ada tim monitoring, ketika ada masukan masyarakat dan ada bukti silahkan langsung panggil. Bahkan segera ditindak, supaya perilaku ini kemudian tidak menjamur kepada yang lain, dan justru nanti akan menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar satu ASN dengan yang lain, atau antar ASN dengan tokoh-tokoh parpol yang ada, khususnya juga di dprd sebagai lembaga legislatif yang memiliki hak controling ini terus memantau,” pungkasnya.