PDAM TB di Demo Mahasiswa Terkait LKPJ Pengadaan Water Air

Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Depan Kantor PDAM TB. Senin (21/06/2021).
banner 120x600

KLISE.NEWS, KAB. BEKASI — Polemik BUMD PDAM Tirta Bhagasasi belum usai. Masyarakat pun meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi segera memanggil dan memeriksa petinggi PDAM Tirta Bhagasasi terkait laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018.

Permintaan masyarakat itu disampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PDAM Tirta Bhagasasi. Senin, (21/6/2021).

Koordinator aksi, Wawan Hermawan dalam orasinya, menemukan bahwa biaya pemasangan sambungan langsung layanan air pada tahun 2018 sekitar 14.585 × 1.000.000 pendapatan non air yang seharusnya di dapatkan daerah sekitar 14.585.000.000.

BACA JUGA :
Penembakan Pemred Media Siber di Sumut, SMSI DKI Jakarta Desak Pihak Kepolisian

“Namun, di LKPJ tahun 2018 itu, disinyalir ada selisih kekurangan bayar sekitar Rp3, 5 miliar lebih,” kata Hermawan dalam rilis yang diterima awak media.

“3.539.836.380. Atas kekurangan itu, kami menduga ada KKN dibalik itu yang melibatkan oknum PDAM TB,” sambung Wawan.

Tak haya itu, Wawan juga meminta penegak hukum segera mengupas tuntas dugaan KKN yang ada di dalam perusaahaan milik negara tersebut.

BACA JUGA :
Sanksi Pidana Bayangi Penegakan Prokes, Anggota Dewan; Cukup Ketegasan Pemerintah

“Pak Kejari, segera panggil dan periksa oknum petinggi PDAM TB untuk mempertajam informasi tersebut,” ujarnya.

Selain mendesak memanggil dan memerikasa oknum petinggi PDAM yang terlibat, ia juga meminta Bupati mencopot oknum petinggi yang disinyalir terlibat dalam pengadaan water meter.