“Selain UU KIP ada beberapa aturan yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2006 Tentang peraturan Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/PKT/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 / PRT/M/ 2014 Tentang Penyelenggara Sistem Drainase (Permen PU 12/2014),” kata M Sugeng.
Adapun secara teknis, sambungnya, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi.
