KLISE, KOTA BEKASI – Kontroversi terkait tidak terserapnya dana hibah Rp5 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan lapangan futsal di Kota Bekasi terus bergulir.
Calon Walikota Bekasi, Heri Koswara, mengkritik Tri Adhianto yang kala itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi atas tidak terealisasinya proyek tersebut.
Namun, KONI Kota Bekasi melalui Sekretaris Muaythai Kota Bekasi, M. Tadlim, S.Ip, menyatakan bahwa keputusan penundaan pembangunan lapangan futsal tidak ada hubungannya dengan Tri Adhianto, yang sudah tidak menjabat saat proses itu berlangsung.
Menurut M. Tadlim, alasan utama di balik penundaan ini adalah faktor teknis yang menghambat pelaksanaan proyek, bukan keputusan pribadi dari Tri Adhianto.
Tadlim menjelaskan bahwa kendala besar bermula dari pengajuan lokasi pembangunan yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
“Pengajuan lokasi yang tidak sesuai ini menjadi masalah sejak awal, dan belum ada penyesuaian yang tepat,” jelasnya.
Selain itu, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait membuat rencana pembangunan lapangan futsal semakin sulit direalisasikan.
Tadlim juga menyoroti bahwa, sebagai anggota Dewan, seharusnya Heri Koswara (Herkos) memberikan contoh yang baik dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih matang bersama pihak-pihak terkait.
“Sebagai wakil rakyat, Heri Koswara seharusnya menjadi teladan dalam komunikasi dan kerja sama yang baik untuk memastikan proyek ini berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan cabang olahraga lain,” tambah Tadlim.
Menurut Tadlim, pemaksaan proyek ini berisiko mengorbankan tiga cabang olahraga berprestasi yang telah meraih medali emas di Porprov, yang terancam tergusur jika pembangunan dilanjutkan di lokasi yang diusulkan.
“Jika proyek ini dipaksakan, akan berdampak pada cabang olahraga lain yang sudah berkontribusi besar bagi Kota Bekasi, termasuk salah satunya Muathay,” ujarnya.
Selain masalah lokasi, jadwal pekerjaan yang mepet dan ketidaksesuaian mekanisme pengajuan membuat proyek ini sulit diselesaikan tepat waktu.
Tadlim juga mengklarifikasi bahwa Tri Adhianto tidak memiliki keterlibatan langsung dalam keputusan ini karena posisinya saat itu sudah bukan kepala daerah lagi.
Ia berharap masyarakat memahami bahwa isu ini bukan soal keputusan politik, tetapi hambatan teknis dan kurangnya koordinasi yang efektif.
“Pembangunan fasilitas olahraga tentu penting, namun harus ada sinergi dan komunikasi yang baik agar semua cabang olahraga mendapat perhatian yang adil, jangan apa-apa dipolitsasi,” pungkas M. Tadlim, S.Ip.
