Tetapi setelah kami meminta data, pihak Sekretaris DPRD malah memberikan data yang tidak sesuai dan mengatakan kepada kami lewat surat, bahwa data tersebut tidak dapat diberikan berdasarkan pasal 17 (UU NO 14 Tahun 2008).
Lanjut, Christianto mengucapkan kami akan melakukan aksi lagi dan dalam waktu dekat ini kami juga akan melaporkan hal tersebut ke komisi Informasi Jawa Barat. Karena setelah kami telusuri, Informasi yang kami minta wajib diberikan berdasarkan UU NO 14 Tahun 2008.
“Dalam hal ini kalau pihak DPRD menutupi informasi tersebut, berarti ada sesuatu janggal,” tutupnya.
