Dijabarkannya, dalam Rapim TNI/Polri beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa saat ini dunia sedang mengalami peningkatan ketidakpastian. Disebutkan bahwa setidaknya ada 3 penyebab yaitu: pertama, Revolusi Industri 4.0 yang mendorong disrupsi teknologi, sehingga teknologi cepat berubah dan berkembang sangat cepat yang mendorong ketidakpastian produksi barang dan jasa. Kedua, pandemi global yang memukul sektor ekonomi sehingga mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian terhadap perencanaan yang telah disusun. Ketiga, adanya perang yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktifitas ekonomi dunia.
Untuk menghadapi tantangan ini, Presiden menegaskan harus dilakukan pendekatan baik dalam skala makro dan juga mikro. Menurut Presiden, beberapa langkah yang perlu diambil meliputi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, ekonomi hijau dan digitalisasi. Hilirisasi industri mengandung pengertian bahwa Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah. Produk ekspor diwajibkan berupa bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ekonomi hijau adalah pemberdayaan sumber daya alam untuk energi seperti pembangunan PLTA. Langkah selanjutnya yaitu pemindahan IKN merupakan upaya makro untuk pemerataan baik ekonomi, infrastruktur dan populasi. Sebagaimana diketahui, 58% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terdapat di Pulau Jawa, dan 56% populasi juga berada di Pulau Jawa. Selain itu, aspek disiplin nasional juga sangat penting, mengingat salah satu potensi nasional Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM). “Hal ini hanya bisa dioptimalkan bila terbangun budaya disiplin,” ucap Presiden saat Rapim TNI/Polri beberapa waktu lalu.
“Oleh sebab itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran Bakamla RI untuk meningkatkan kedisiplinan dan menjadi contoh baik bagi lingkungan sekitar di manapun kalian berada. Baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar kantor Bakamla RI berada”, ujar Laksyda TNI Dr. Aan Kurnia.
Lebih lanjut, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia mengatakan keamanan laut merupakan bagian dari keamanan nasional yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional. Dalam tantangan global, saat ini konflik Rusia dan Ukraina, pandemi Covid-19, perubahan iklim dan masalah klasik dalam penggunaan senjata pemusnah massal atau Weapon Of Mass Destruction (WMD) menjadi salah satu fokus utama kita. Dalam tatanan regional sendiri, konflik Laut Natuna Utara, dinamika geopolitik (QUAD/AUKUS), sengketa batas wilayah dan BRI Initiative, perlu mendapat perhatian tersendiri.
Sedangkan dalam tatanan nasional, kebijakan pembatasan ekspor minerba, penyiapan Ibu Kota Nusantara (IKN), inflasi dan ancaman keamanan laut, seperti saling sahut menyahut mencari perhatian kita semua. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan khususnya di laut atau dalam lingkungan maritim.
