Sanksi Pidana Bayangi Penegakan Prokes, Anggota Dewan; Cukup Ketegasan Pemerintah

Fatma Hanum Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi.

KLISE.NEWS, KAB.BEKASI — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum menilai tingginya kenaikan angka kasus Covid-19 diwilayah Kabupaten Bekasi hingga capai 500 persen, ini menunjukan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 belum efektif.

“Naiknya jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi semestinya bisa diantisipasi. Epidemiologi peningkatan kasus covid-19, 1 syawal itu pasti mengalami kenaikan,” kata Fatma Hanum kepada wartawan, Jum’at (18/6/2021).

BACA JUGA : Anggota DPRD Jawa Barat Tolak Pajak Sembako

Dari apa yang terjadi di lapangan, Fatma menyebutkan penagangan covid-19 kalau dilihat, satgas Covid-19 terutama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan jajarannya kebawah sudah berupaya se maksimal mungkin. Namun, upaya penanganan itu belum disertai kesiapan pemerintahannya secara menyeluruh, baik itu di mulai daerah, tingkat kecamatan sampai tingkat Perintah Desa masih belum siap.

“Padahal keberhasilan satgas Covid-19 itu harus dibantu oleh perintahan desa yang luar biasa, oleh Kecamatan, dukungan struktur pemerintah daerah, itu yang saya lihat masih lemah,” imbuhnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengutarakan bawah lemahnya peran serta pemerintah Desa dan Kecamatan dalam mencegah penyebaran Covid-19, terlihat dari munculnya perayaan-perayaan diwilayah Kabupaten Bekasi justru tidak memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes).