Kisruh Mutasi ASN di Maybrat, BKN: Jabatan Theopilus & Onavia Dikembalikan!

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah, BKN akan mempertimbangkan tindakan tegas seperti pemblokiran data kepegawaian dan pencabutan SK pejabat yang bermasalah,” tegasnya.

Sementara itu, Deri Hartono dari Garda Tipikor mendesak agar BKN terus memberikan pengawasan dan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam kasus mutasi pejabat yang tidak mengikuti prosedur UU ASN secara benar.

“Kekeliruan prosedural dalam proses mutasi bisa berdampak pada kerugian hukum, administratif, dan psikologis bagi ASN yang terdampak. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keadilan,” tegas Deri.

Ia juga mendorong agar langkah pembinaan terhadap Pemkab Maybrat dilakukan sebagai bentuk pemulihan hak ASN dan sebagai peringatan bagi daerah lain agar taat terhadap regulasi nasional.

Kasus di Maybrat menjadi cermin dari tantangan tata kelola kepegawaian di sejumlah wilayah, khususnya di Papua. BKN menegaskan akan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik. (rilis)