KLISE, KOTA BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal SE siap mendorong masyarakat untuk mengakses program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka memahami pentingnya PBI-APBN sebagai jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu.
Hal ini menjadi solusi atas keterbatasan jangkauan BPJS Kesehatan yang didanai oleh Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk kasus-kasus yang tak tercover skema nasional.
Faisal menyebutkan, tahun ini Pemerintah Kota Bekasi telah menganggarkan sekitar Rp20 miliar untuk LKM NIK. Dana ini disiapkan untuk membiayai warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan, termasuk mereka yang kebutuhan medisnya ditolak BPJS, seperti korban tawuran atau kecelakaan saat berolahraga.
“LKM NIK ini penting. Karena bagaimanapun, ini duit kita buat warga kita. Jangan sampai ada warga yang butuh berobat malah ditolak, hanya karena alasan teknis regulasi BPJS,” kata Faisal, di gedung DPRD, Senin (28/4/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa warga penerima manfaat LKM NIK tetap melalui proses verifikasi, yang dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
“Nanti kelihatan, mana yang layak dicover. Prinsipnya, kita tidak mau orang sakit yang ber-KTP Bekasi dibiarkan tanpa bantuan,” tegasnya.
Selain itu, Faisal mengingatkan bahwa selain LKM NIK, Kota Bekasi juga tengah memaksimalkan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN.
Namun ia menekankan, tetap perlu siaga karena kuota PBI dari Pemprov mengalami penurunan, sehingga perlu penguatan anggaran dari APBD Kota Bekasi.***
