KLISE, KAB. BEKASI – Pemerintah Kecamatan Tambun Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2026 dengan mengusung tema Peningkatan Pelayanan Publik, Perekonomian yang Berdaya Saing, dan Infrastruktur Dasar yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, anggota DPRD, kepala desa, serta unsur Muspika di wilayah Tambun Utara. Dalam Musrenbang kali ini, delapan desa di kecamatan tersebut mengajukan total 505 usulan, dengan mayoritas masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur.
Camat Tambun Utara, H. Najmuddin, S.Ag., M.Ling., Tr.IP, menyampaikan bahwa perbaikan jalan dan pembangunan saluran air masih menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Untuk tahun 2026, kami menerima 505 usulan dari delapan desa, sementara usulan di tahun 2025 yang telah disetujui sebanyak 161 kegiatan. Mayoritas usulan masih berkaitan dengan infrastruktur,” ujarnya kepada awak media, Rabu (12/2/2025).
Selain infrastruktur, kemacetan lalu lintas juga menjadi permasalahan utama di wilayah tersebut, terutama pada pagi, sore, dan hari libur.
“Nantinya , kita perlu penambahan jalan alternatif baru serta pemasangan rambu lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan di wilayah tersebut, terutama jembatan penghubung antara Gabus dan Warung Ayu, untuk menghindari kemacetan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ia menerangkan Musrenbang merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang nantinya akan menentukan prioritas pembangunan di Kota Bekasi. Dominasi usulan terkait infrastruktur menunjukkan bahwa persoalan dasar seperti jalan rusak, saluran air, dan kemacetan masih menjadi fokus utama pembangunan di Kecamatan Tambun Utara.
“Nantinya, usulan ini akan kembali dikerucutkan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten. Semoga apa yang kita usulkan dan rencanakan akan terakomodasi di tahun anggaran 2026,” tandasnya.***
