KLISE, KOTA BEKASI – Waktu semakin menipis, namun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi belum tercapai. Hal ini menjadi perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Bekasi yang membidangi masalah keuangan daerah.
Ketua Komisi III, Murfati Lidianto, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menghimpun PAD.
Murfati mengatakan, hingga November 2023, realisasi PAD Kota Bekasi baru mencapai kurang dari 75 persen dari target yang ditetapkan. Padahal, PAD merupakan sumber pendanaan utama untuk pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bekasi.
Ia menilai, ada beberapa sektor PAD yang masih lemah, seperti perparkiran, retribusi daerah, dan pajak daerah. “PBB sudah bagus ya, perparkiran yang agak rendah, dan yang lain-lain juga belum maksimal mencapai yang kita inginkan,” ujar Murfati kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).
Untuk itu, ia berencana untuk menggelar rapat bersama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi dan OPD terkait untuk membahas strategi dan solusi dalam meningkatkan PAD.
Ia juga akan mengevaluasi kinerja OPD yang bermitra dengan Komisi III DPRD Kota Bekasi. “Jadi mungkin kami komisi tiga akan mengadakan rapat bersama Bapenda terkait perolehan pendapatan PAD yang belum maksimal. Sekalian juga memanggil dinas-dinas yang bermitra dengan Komisi III DPRD Kota Bekasi,” tuturnya.
Ia berharap, dengan adanya rapat tersebut, realisasi PAD Kota Bekasi bisa mencapai target yang ditetapkan sebelum akhir tahun 2023. Dan juga mengingatkan OPD untuk tidak mengandalkan dana perimbangan dari pusat, melainkan harus berupaya untuk menggali potensi PAD yang ada di daerah.
“Kita harus optimis dan berusaha keras untuk mencapai target PAD. Jangan hanya mengandalkan dana perimbangan, tapi harus bisa mandiri dan meningkatkan PAD dari sumber-sumber yang ada di daerah kita,” pungkasnya. (adv)
