Dimasa Pandemi UMKM Berguguran, Anggota Dewan Pinta Pemkot untuk tidak Menutup Mata

Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan [doc.stv]
banner 120x600

KLISE.NEWS, KOTA BEKASI — Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Nuryadi Darmawan meminta Pemkot Bekasi untuk tidak menutup mata terhadap keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi yang banyak mati akibat dampak pandemi.

Politisi senior tersebut mengatakan, harus ada langkah konkrit dari Pemkot Bekasi untuk kembali menghidupkan UMKM yang berguguran selama dua tahun masa pandemi berlangsung.

Nung sapaan akrabnya Nuryadi Darmawan mengatakan, sejauh ini banyak pelaku UMKM yang curhat kepadanya usahanya bangkrut dan kesusahan untuk memulai kembali membangun usahanya karena tidak adanya modal.

“Pemkot Bekasi tidak bisa hanya menutup mata terhadap pelaku UMKM yang banyak berguguran selama dua tahun pandemi berjalan. Harus ada langkah nyata dan solusi konkrit bagi mereka yang usahanya bangkrut karena pandemi,” kata Nung.

Melihat fakta yang ada di lapangan, ia menawarkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan permasalah yang ada. Pertama dengan mendata UKMK terdampak untuk selanjutnya dikucurkan modal melalui bank milik Pemkot Bekasi dalam hal ini BPRS Syariah.

Selain mengoptimalkan bank milik Pemkot Bekasi, pemerintah juga bisa mengupayakan modal dari luar pemerintah yakni dengan menarik perusahaan modal ventura atau perusahaan pengucur modal untuk bisa berinvestasi kepada UMKM potensial di Kota Bekasi.

“Kita hari ini punya persoalan namun solusinya juga ada di depan mata kita. Nah sekarang tinggal sejauh mana Pemkot Bekasi mau menyelesaikan persoalan tersebut. Kuncinya ada para pemangku kebijakan, pro tidak mereka kepada usaha kecil ini,” tandasnya.

Nung sendiri mengaku sangat menyesalkan jika Pemkot Bekasi pada akhir memilih mendiamkan UMKM di Kota Bekasi mati begitu saja tanpa ada solusi. Sebab baginya, UMKM meruapak jenis usaha yang akan mampu mendongkrak perekonomian sebuah daerah.

“Kalau UMKMnya maju, daerah akan maju ekonominya. Keberadaan UMKM secara tidak langsung juga ikut membuka lapangan kerja baru untuk warga sekitar sehingga ikut mengurangi angka pengguran. Jadi alangkah tidak bijak jika UMKM dibiarkan begitu saja tanpa ada intervensi dari Pemkot Bekasi,” pungkasnya. (Adv)