“Kami meminta Kejaksaan Agung membuka hasil audit dan perkembangan penyidikan secara transparan. Aliran dana harus ditelusuri sampai kepada pihak penerima manfaat terakhir, termasuk jika terdapat keterlibatan pihak swasta atau pihak lain yang memperoleh keuntungan secara tidak sah,” tegasnya.
Selain itu, Deri mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada pejabat tertentu saja. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Garda Tipikor Indonesia berharap Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, segera melakukan reformasi total di tubuh lembaga tersebut.
Pembenahan dinilai perlu dimulai dari penguatan sistem pengawasan internal, transparansi pengadaan barang dan jasa, hingga pelibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program MBG.
“BGN harus dibersihkan dari praktik kolusi, mark-up pengadaan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Fokus utama lembaga ini harus dikembalikan pada tujuan awal, yakni memastikan setiap anak Indonesia memperoleh makanan bergizi yang layak,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Deri menegaskan bahwa korupsi di sektor gizi merupakan kejahatan yang berdampak langsung terhadap masa depan generasi bangsa.
“Korupsi di sektor gizi adalah kejahatan kemanusiaan. Kami akan terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar sampai kepada anak-anak Indonesia, bukan berakhir di rekening para koruptor,” pungkasnya. (rilis)
