Jokowi meminta kepada para direktur utama BUMN tidak lagi berbelit-belit mengenai perizinan. Presiden menginginkan sebuah kultur kerja yang lebih sederhana di perusahaan pelat merah.
Jokowi mencontohkan perizinan untuk pembangkit listrik yang sangat berbelit-belit dan kompleks. Dia menyebut terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.
BACA JUGA : Panglima TNI Resmikan Markas Kogabwilhan I, II, III dan Monumen Tri Matra
Dia bahkan menyebut waktu yang diperlukan mencari semua izin itu bisa tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun bahkan ada yang tujuh tahun.
“Ada yang tujuh tahun, mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh, misalnya, di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” tutur Presiden.
Mantan wali kota Surakarta itu mengingatkan kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.
