Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya juga berkoordinasi dengan BPKP RI terkait klaim pembiayaan layanan Covid-19 di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid pada Selasa, 22 Juni 2021 lalu. Ini dilakukan agar klaim pembiayaan Covid-19 bisa segera dicairkan pemerintah pusat.
Saat itu, Wali Kota Bekasi bersama Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, Kusnanto Saidi mengkonsultasikan dan menyerahkan dokumen yang berisikan permohonan pembayaran klaim pelayanan pasien terinfeksi covid-19 tahun 2020 dan 2021 kepada Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan anggaran tersebut diperlukan agar rumah sakit yang merupakan badan layanan usaha daerah (BLUD) itu dapat berlangsung dan jika belum terbayarkan akan berhenti beroperasi sementara APBD Pemerintah Kota Bekasi tetap difokuskan untuk pencegahan penanganan Covid-19 dan juga untuk anggaran lainnya.
BACA JUGA : Pencegahan Covid-19, UPTS Bantar Gebang Adakan Penyemprotan Disinfektan
Hasil dari verifikasi BPJS terhadap total pengajuan klaim RSUD CAM sebesar 171 Milyar untuk bulan layanan Maret sampai dengan Desember 2021, disetujui sebesar 81,9 M. Verifikasi lanjutan oleh Kemenkes terhadap klaim yang ditetapkan dispute oleh BPJS Kesehatan, lolos verifikasi 8,4 milyar.
Sehingga total klaim yang harus dibayarkan kemenkes untuk bulan layanan Maret sampai dengan Bulan layanan Desember tahun 2020 sebesar 90 Milyar, dari Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim sebesar 47 M serta sisanya sebesar 43 M sampai saat ini belum terbayarkan.
Selanjutnya untuk bulan layanan Januari 2021 selesai verifikasi dan sudah dibayar kamis 24 juni 2021 senilai 24,7 M. Adapun bulan layanan Februari – Mei 2021 diasumsikan RSUD CAM untuk verifikasi mengajukan kurang lebih 77 M ke BPJS Kesehatan. Jika ditotal sisa pelunasan tahun 2020 sebanyak 43 M ditambah dengan pengajuan 77 M berkisar kurang lebih 120 miliar nilai pembiayaan pelayanan covid-19.
(goeng)
