KLISE, BEKASI – Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Sanih, angkat bicara terkait tudingan adanya pungutan liar dalam penyaluran Bantuan Pangan Nasional untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sanih menegaskan seluruh proses pengambilan bantuan dilakukan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apapun.
“Tidak ada pungutan atau dipatok biaya dalam proses pengambilan bantuan pangan nasional oleh KPM,” ujar Sanih saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, jika ada penerima yang memberi uang ke petugas, hal itu murni sukarela dan bukan kewajiban yang ditetapkan panitia.
“Saya menyayangkan ada berita yang beredar tanpa klarifikasi atau hak jawab ke saya. Yang muncul hanya asumsi,” katanya.
Sanih menambahkan, distribusi bantuan berlangsung terbuka dan diawasi berbagai pihak. Hadir Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta petugas Bulog untuk memastikan transparansi.
Dalam program ini, setiap KPM menerima 2 karung beras @10 kg dan 2 liter minyak goreng. Data penerima sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat berdasarkan kriteria dan indikator yang sudah ditetapkan.
Terkait lokasi penyaluran di kediamannya, Sanih menjelaskan kantor desa yang baru belum beroperasi dan belum layak dipakai. “Lokasi sudah kami tembuskan ke pemerintah desa. Rumah saya posisinya di tengah, jadi lebih terjangkau untuk para penerima,” jelasnya.
Ia menilai Bantuan Pangan Nasional sangat membantu masyarakat kurang mampu di Burangkeng, khususnya di tengah kebutuhan pokok yang terus naik.
