“Ini yang saya maksud dengan pembatasan, saya menyebutnya benteng seleksi, dan menyesuaikan level PPKM di daerah tempat objek wisata berada,” kata Kang Emil.
Diakuinya minat masyarakat Jawa Barat untuk memperoleh vaksin dari pemerintah sangatlah tinggi. Hal itu tidak terlepas dari peran pengelola tempat umum yang mensyaratkan keberadaan sertifikat vaksin untuk bisa masuk.
BACA JUGA : Tekan Laju Penyebaran Covid-19, Kodam XVII/Cenderawasih Bersama FKUB Kab. Keerom Gelar Serbuan Vaksinasi
“Kondisinya membaik, sekarang vaksin diminati, hampir setiap orang berlomba-lomba mendapatkan vaksin yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, RW dan RT masing-masing”.
“Semoga setelah target vaksinasi tercapai, kita bangun sektor kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat dengan lebih baik,” harap kang Emil.
Sebelumnya, Kepala Biro Umum dan Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dessy Ruhaty menegaskan bahwa kebijakan terhadap pembukaan destinasi wisata di era kebiasaan baru dikembalikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi.
