Sertijab Kades Satria Mekar, H. Abdul Rohman Siapkan Pembenahan dan Soroti Kekurangan

Sertijab Kades Satria Mekar, H. Abdul Rohman SH. [doc.klise]

KLISE, BEKASI – Serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi penanda dimulainya tanggung jawab H. Abdul Rohman, SH., dalam memimpin pemerintahan desa untuk periode 2026–2034, pada Kamis (5/11/2026) siang.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan seluruh aset desa secara simbolis dari Penjabat (Pj) Kepala Desa Abdul Rochmat, S.STP., M.Si., kepada kepala desa terpilih. Aset yang diserahterimakan meliputi kantor desa, kendaraan operasional, hingga buku-buku administrasi pemerintahan desa.

‎Kegiatan itu dihadiri staf dan aparatur Desa Satria Mekar, perwakilan Kecamatan Tambun Utara, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta jajarannya.‎Bagi Abdul Rochmat, masa tugas selama 35 hari sebagai penjabat kepala desa menjadi bagian dari pengalaman dan kebersamaan bersama keluarga besar Pemerintah Desa Satria Mekar.‎

“Saya ucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah mendukung pelaksanaan tugas saya selama masa transisi pemerintahan desa,” ungkapnya.

‎Di akhir masa jabatannya, Abdul Rochmat juga menyampaikan bahwa aset dan tanggung jawab yang diserahterimakan merupakan amanah yang sebelumnya ia terima saat mulai bertugas sebagai penjabat kepala desa. Karena itu, melalui proses sertijab tersebut, ia mengembalikan seluruhnya kepada kepala desa definitif untuk dilanjutkan pengelolaannya.‎

Sementara itu, Kepala Desa terpilih periode 2026-2034, H. Abdul Rohman, SH., menyampaikan rasa syukur atas berlangsungnya prosesi sertijab dalam suasana kondusif. Ia menilai seluruh pihak dapat saling memahami kondisi dan tanggung jawab masing-masing.‎

Menurutnya, penyerahan aset bukan sekadar proses administratif, tetapi juga perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap kondisi dan keutuhan seluruh barang yang menjadi bagian dari aset desa.‎

“Alhamdulillah, serah terima kali ini kondusif. Semua bisa saling memaklumi keadaan. Namun, apa yang diserahkan tetap akan kita awasi, terutama terkait keutuhan aset dan hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Memasuki masa kepemimpinannya, Abdul Rohman mengaku belum menetapkan program prioritas secara terperinci. Pasalnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih harus diselesaikan.

‎Karena itu, perhatian awal akan diarahkan pada penyusunan APBDes 2027, termasuk menentukan postur anggaran agar alokasi program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat.‎Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintahan desa untuk membangun kebersamaan dengan menjadikan pengabdian sebagai bagian dari ibadah.‎

“Saya sudah sampaikan kepada semua yang terlibat dalam pemerintahan ke depan, tujuannya satu. Saya minta niatkan ibadah bersama-sama. Keberadaan kita di desa harus benar-benar bermanfaat bagi orang banyak,” tuturnya.

Salah satu target yang ingin diwujudkan Abdul Rohman adalah meningkatkan status Desa Satria Mekar menjadi desa mandiri dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.‎

Ia menyadari target tersebut membutuhkan kerja bersama karena masih terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi, mulai dari peningkatan pendapatan asli desa hingga pembenahan sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.‎

Ia menyebut persoalan stunting, HIV, penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga pinjaman online menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian.‎Menurutnya, persoalan sosial dan ekonomi tersebut juga dapat berdampak terhadap kehidupan keluarga, termasuk kondisi warga yang kehilangan akses bantuan sosial akibat persoalan yang melibatkan anggota keluarganya.‎

“Hal-hal seperti ini yang perlu kita benahi ke depan. Kita tidak bisa hanya melihat persoalannya, tetapi harus mencari jalan keluar agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” katanya.

Selain persoalan sosial, pembenahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi perhatian kepala desa yang baru tersebut.Ia mengakui kondisi BUMDes saat ini cukup memprihatinkan. Namun, menurutnya, masih ada peluang untuk menghidupkan kembali badan usaha tersebut melalui penataan pengelolaan, penentuan jenis usaha, serta perencanaan bisnis yang lebih realistis.

‎Ia juga menyoroti rencana usaha peternakan ayam yang sebelumnya dijalankan di atas lahan yang menurut pengamatannya merupakan tanah pengairan. Baginya, pemerintah desa harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan sebelum mengajak masyarakat menaati ketentuan yang berlaku.‎

“Kalau memang BUMDes harus berjalan, kita cari cara yang lain. Kita tata kembali pengelolaannya, bagaimana core business-nya dan bagaimana perencanaannya,” jelasnya.‎

Di sisi lain, ia turut menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menurut keterangannya belum menunjukkan perkembangan pembangunan secara signifikan. Ia juga mempertanyakan dampak pemangkasan anggaran desa terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

‎Persoalan warga terdampak abrasi dan banjir turut menjadi perhatian. Ia menyebut masih terdapat warga yang kesulitan menempati rumah akibat pengikisan bantaran sungai.

‎Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian lebih luas karena kemampuan pemerintah desa sangat terbatas untuk menangani dampak abrasi secara mandiri.‎Ia berharap dukungan media dapat membantu menyuarakan kondisi masyarakat agar memperoleh perhatian lebih serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.‎

“Saya banyak meminta bantuan teman-teman media berkaitan dengan persoalan ini. Sudah bertahun-tahun terjadi, mungkin pemberitaannya saja yang kurang. Padahal ada warga kita yang bahkan tidak bisa lagi menempati rumahnya karena terdampak abrasi,” ungkapnya.‎

Di akhir wawancara, Abdul Rohman menegaskan bahwa berbagai agenda pembenahan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan desa, BPD, lembaga desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.‎

Baginya, keberhasilan memimpin desa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana pemerintahan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan menghadirkan manfaat secara nyata.‎

“Intinya, keberadaan kita bagaimana bisa maksimal bermanfaat buat orang banyak. Itu yang menjadi tujuan,” pungkasnya.***