Wakil Ketua Komisi IX Sebut Buruknya Tata Kelola Sebabkan Keracunan MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari. [doc.klise]

KLISE, KAB. BEKASI – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari terus gencar Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Bersama Mitra Kerja’, sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Gedung Aula Serbaguna, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Kamis, (29/10/2025).

Acara ini dibuka oleh Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta sejumlah pemangku kepentingan daerah, serta anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris.

“Ya, hari ini kita memperkenalkan program makan bergizi gratis kepada masyarakat yang ada di Tambun Utara, khususnya  agar masyarakat menerima dengan jelas,” kata Kader Gerindra tersebut.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif masyarakat.

“Terkait dengan tujuan program makan bergizi gratis, kedepannya tentu kita akan meminta dukungan dan peran serta juga dari masyarakat untuk bisa sama-sama ikut mendukung program makan bergizi gratis,” pintanya.

Kendati demikian, banyaknya kasus keracunan yang terjadi pada program MBG, Putih Sari menilai buruknya tata kelola, dirinya pun akan mendorong keterlibatan pihak Pemerintah Daerah (Pemda), dan dinas terkait untuk bersama-sama mengawasi.

“Iya, ini kan terus diperbaiki tata kelola, pengelolaan daripada makan bergizi gratis, dengan tentunya mendorong banyak pihak. Ya, termasuk pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, dan juga peran serta masyarakat dilibatkan, termasuk tentunya pemberdayaan masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar juga sama-sama bertanggung jawab menyiapkan makan bergizi gratis ini dengan baik,” harapnya.

Menanggapi adanya komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait nasib anggaran MBG yang tidak terserap optimal dan merata disetiap daerah, dirinya mengaku belum ada pembahasan apapun terkait anggaran Badan Gizi Nasional (BGN).

“Nanti kita lihat, saya belum ada pembahasan terkait dengan anggaran badan gizi nasional. Ya, berapa penyerapan sampai dengan hari ini, berapa yang tersisa  termasuk juga proyeksi sampai dengan akhir tahun Desember itu berapa, belum ada pembahasan lebih lanjut, jadi belum bisa berkomentar,” terangnya.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara DPR RI, Badan Gizi Nasional, dan seluruh elemen masyarakat. Kerja sama yang kuat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang, sehingga dapat meratanya program MBG disetiap daerah.

“Ya, pemerataannya ini kan karena program makan bergizi gratis ini melibatkan banyak unsur, tidak semuanya ditanggung oleh APBN untuk pembangunan SPPG-nya. Sehingga memang sangat-sangat bergantung pada proses kemitraan, kemitraan ini tentu diserahkan ke beberapa pihak, baik pihak swasta maupun juga  institusi kepolisian, TNI, termasuk organisasi kemasyarakatan,” bebernya.

Ia juga menegaskan bahwa BGN terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar implementasi MBG berjalan optimal di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Bekasi yang menjadi salah satu wilayah prioritas.

“Nah, ini sangat bergantung sekali dengan kemitraannya, kita tentu berharap BGN bisa terus berkoordinasi dengan berbagai macam pihak. Sehingga pembangunan SPPG di Kabupaten Bekasi ini bisa cepat teraksana, dan juga bisa lebih merata,” tutupnya.***

Penulis: Guns
Exit mobile version