KLISE, KAB. BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Muhammad Rochadi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Cafe Satria Garden, Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Sabtu (22/11/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Rochadi berdialog langsung dengan masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Untuk Negeri (KUN). Ia ingin memastikan berbagai program pembangunan dan penggunaan anggaran publik di wilayah Bekasi berjalan sesuai harapan warga.
“Saya hari ini melakukan pengawasan di Kabupaten Bekasi, di dapil saya yaitu mungkin pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini di Kabupaten Bekasi sedang ada pembangunan terminal B Cikarang. Ya, saya harap seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi ikut mengawal, ikut mengawasi agar supaya pembangunan Terminal B Cikarang ini berjalan dengan baik, sesuai harapan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” kata Rochadi saat diwawancarai Klise News.
Dirinya pun menyebutkan bahwa pembangunan Terminal B sudah dianggarkan oleh Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk pembangunan Terminal C dianggarkan oleh APBD Kabupaten Bekasi.
“Iya, karena memang itu tugasnya provinsi, terminal B itu. Kalau terminal C tugas kabupaten. Hari ini mungkin sudah kurang lebih 40 persen. Heeh, karena tanggal 20 Desember itu sudah 100 persen,” bebernya.
Ketersediaan daya tampung Terminal B sendiri, Rochadi yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi belum mengetahui pasti. Sebab pembangunan Terminal B sudah berdiri sejak dirinya belum menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
”Wah, kalau menampung berapa banyaknya saya kurang detail. Ya, tapi saya hanya mengawasi atau ikut mengawal berjalannya pembangunan di Terminal B Cikarang. Jangan sampai mangkrak karena ini sudah lama dari sebelum-sebelumnya, karena memang sebelumnya saya belum bertugas, belum jadi dewan,” ungkapnya.
Dirinya pun mengajak elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi bersama-sama pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi, tak terkecuali Karang Taruna yang saat ini mengikuti sosialisasi pengawasan.
”Tapi di periode sekarang, saya wajib mengawasi karena itu juga bagian dari mitra komisi kita di Komisi 4 infrastruktur pembangunan. Ayo diawasi sama-sama biar baik gitulah,” ajaknya.
Kendati gencarnya aksi pembongkaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi disetiap daerah, khususnya di Kabupaten Bekasi. Rochdi meminta agar apa yang sudah dibongkar ditata ulang kembali, agar tidak menjamur lagi bangunan-bangunan liat.
”Ya, harus harus ditata ulang dong. Jangan hanya dibongkar saja. Tapi penataannya harus benar, jangan sampai dibongkar, karena enggak ada penataan balik lagi kan?, jangan sampai begitu. Iya. Tidak salah kalau dibongkar, tapi juga jangan sampai ini kita sudah pembongkaran, sudah baik. Iyaa kan, jangan sampai dibiarkan lalu kemudian mangkrak,” tandasnya.***
