KLISE, KOTA BEKASI – Upaya peningkatan kualitas program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) di seluruh Indonesia. Dalam proses evaluasi, tercatat 1.708 dari total 26.800 unit belum memenuhi standar sehingga sementara dihentikan operasionalnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penghentian tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal yang berjalan secara alami di lembaganya. Ia menegaskan BGN tidak membentuk tim khusus, melainkan mengoptimalkan struktur yang sudah ada, mulai dari bidang investigasi, komunikasi, hingga inspektorat.
“Pengawasan dan pemantauan dilakukan terus-menerus. Kalau ditemukan masalah detail, langsung ditangani oleh inspektorat. Ini sistem yang memang sudah berjalan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).
Dadan menyebut sejumlah indikator menjadi fokus dalam evaluasi SPPG, seperti ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta kepatuhan terhadap standar laik higiene sanitasi (SLHS). Unit yang belum memenuhi ketentuan tersebut dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan.
“Kalau belum punya IPAL atau belum memenuhi standar SLHS, kita hentikan dulu. Bahkan yang sudah dapat SLHS tapi sertifikatnya belum terbit dalam waktu tertentu juga bisa kita evaluasi,” katanya.
Ia menambahkan, proses suspensi SPPG bersifat dinamis dan dapat berubah dalam hitungan minggu, seiring pembenahan yang terus berjalan di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung program SPPG. Fasilitas di lingkungan kampus ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan gizi, tetapi juga ruang pembelajaran dan inovasi.
“SPPG di kampus bisa jadi laboratorium hidup. Di sana ada proses pembelajaran, inovasi produk, sekaligus pembinaan masyarakat sekitar,” jelas Dadan.
Adapun sasaran penerima manfaat program ini mencakup kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah dari jenjang PAUD sampai SMA. Namun, cakupan layanan akan menyesuaikan kondisi demografis di masing-masing wilayah.
“Kalau di sekitar kampus banyak anak SD, ya fokusnya ke sana. Tapi kalau lengkap sampai SMA, maka semua bisa terlayani,” pungkasnya.
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan SPPG pada 2026, sejalan dengan arahan Presiden agar program ini lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.***
