KAMMI: Beberapa Kegiatan di DPRD Kota Bekasi Sangat tidak Memiliki Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

Kebijkan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Islam 45 Bekasi (Unisma) Aksi Demo Didepan Gedung DPRD Kota Bekasi.

Syafiq juga menilai penerapan PPKM oleh pemerintah ini sebagai bentuk’ lari dari tanggung jawab pemerintah’untuk menjamin kebutuhan pangan setiap warga seperti di atur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan karena itu, mereka menyatakan sikap untuk mempertegas kebijakan PPKM  ini.

Dia juga menyindir kinerja DPRD Kota Bekasi di masa pandemi ini yang dinilai menghambur-hamburkan anggaran dan tidak memiliki sensifitas terhadap kesulitan rakyat.

BACA JUGA :
Pemindahan Makam Keluarga Ditengah Gunung Sampah Disperkimtan Kota Bekasi Janji di Bulan September Sudah Clear

“Kita lihat penganggaran beberapa kegiatan di DPRD Kota Bekasi sangat tidak memiliki rasa keadilan bagi masyarakat. Dari soal anggaran makan minum (Mamin) sebesar Rp2,7 miliar, pengadaan mobil operasional senilai Rp1 miliar, dan saat ini sedang membangun ruangan lagi. Padahal itu semua bisa ditunda atau refocusing,” bebernya.
 
“Dengan kejadian ini, sudah jelas bahwa Check and Balance for good Governance di Kota Bekasi tidak berjalan. Apakah logis Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tidak mengetahui tentang pengadaan proyek-proyek itu semua,” tandasnya.

Penulis: YudiEditor: Red