“Harusnya ini menjadi catatan merah untuk PT MSA bukan dikasih kesempatan menyelesaikan kewajiban itu. Untuk itu kami meminta Pemkot Bekasi memberikan keterbukaan informasi kepada kami masyarakat dan pedagang bentuk MoU dan kesepakatan seperti apa,” kata dia.
Tak hanya itu ia mengatakan, Nanti yang dirugikan apabila kewajiban tidak dilaksanakan adalah kami masyarakat dan pedagang pada khusunya.
“Kami meminta supaya kami bisa juga mengawasi apa saja yang dilakukan PT MSA apakah sudah sesuai di PKS? Sering terjadi pelanggaran, PKS seperti apa yang dilakukan PT MSA seperti apa. Kami khawatir kebijakan tidak sesuai fakta di lapangan,” ungkap Arrad.
