RDP Dengan DPR, Kepala Bakamla RI Uraikan Program Prioritas Nasional Penguatan Keamanan Laut

Gedung Nusantara II, Rapat Paripurna DPR RI. [doc.puspen]

KLISE.NEWS, JAKARTA — Bakamla RI kembali hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini agenda rapat membahas tentang pagu anggaran Bakamla RI di tahun 2022 dan rencana program prioritas Nasional untuk penguatan keamanan laut. Rapat yang dipimpin oleh Komisi I DPR ini digelar di Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI, Jl. Jenderal Gatoto Subroto, Jakarta Pusat, kemarin, Kamis (27/08/2021).

Kegiatan RDP dibuka dengan laporan Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., terkait prestasi Bakamla RI di tahun 2020. Salah satunya perolehan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

BACA JUGA : Panglima TNI : Masyarakat Terkonfirmasi Positif Covid-19 Agar Melaksanakan Isoter

Laksdya TNI Aan Kurnia [doc.puspen]

“Ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Bakamla, dan Opini WTP ini menjadi tantangan selanjutnya bagi kami untuk mempertahankan dan tetap meningkatkan kinerja,” ucap Laksdya TNI Aan Kurnia.

Selain itu, disampaikan juga tantangan dan kondisi aktual keamanan dan keselamatan laut, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini. Bersikap responsif akan trend yang ada, Bakamla RI telah merancang konfigurasi gelar operasi di tahun 2022. Tidak hanya itu, kekuatan yang diperlukan, baik dalam hal unsur, personel, dan anggaran, turut dipaparkan oleh Laksdya TNI Aan Kurnia.

Penulis: Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, S.T., M.M., M.Tr.Hanla/Editor: Jelly