Givan menambahkan, pihaknya dalam aksi tersebut, hanya ingin meminta penjelasan dan pertanggung jawaban terhadap Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur yang mewakili pihak RSUD (SMC).
“Hasil dari pada laporan-laporan masyarakat yang tidak menerima hasil dari putusan status data positif, sayangnya tadi kantor Dinas Kesehatan sedang kebetulan di WFH kan (biasalah),” tutur Givan.
Lebih dari itu kata dia, praktik kecurangan soal penanganan dan pendataan data pasien Covid-19 bisa saja terjadi kemungkinan besarnya ada dan nyata. Karena isu kesehatan merupakan isu yang menarik dalam konstalasi waktu ini dan seringkali menjadi alat politik.
BACA JUGA :
Satu Tahun 10 Juta, Kantor Organda Nunggak Lima Tahun, Ketua: Kalau itu Disegel Bikin Perjanjian Baru
Masih Givan, ia menegaskan, bahwa dengan RSUD sering pula dihadapi dengan tuntutan untuk menjadi revenue center bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
“Kendati demikian, disamping itu, PMII bagian dari kaum tertindas yang berjuang untuk menjadi manusia, sekaligus memperbaiki keadaan kaum penindas yang telah menghilangkan kemanusiaan melalui penindasan,” ujarnya.
Adapun, lanjutnya, tuntutan PMII yakni untuk meminta dihadirkannya Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD SMC serta adanya WFH dadakan yang dimana kemudian salah satu bentuk kekecewaan dari saya selaku korlap mewakili massa aksi dan kemudian penyegelan juga dilakukan pada ruangan kepala dinas dan halaman kantor dinas kesehatan.
