Presentasi di Depan Tim Juri
Untuk mendalami narasi teks proposal dan video tersebut, ke-10 kepala daerah tersebut akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021, untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri. “Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku,” tutur Yusuf Susilo Hartono, yang telah melaksanaan AK-PWI sejak pertama hingga keempat ini.
Selaku Tim Juri Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat, Wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, Wartawan, dan Pelukis).
Apresiasi Pers untuk Pemajuan Kebudayaan AK-PWI digelar sejak era Margiono menjadi Ketua Umum PWI Pusat, dan dilanjutkan era Atal S.Depari, secara tahunan. Setelah digelar pertama kali di tengah perayaan HPN 2016 di Lombok, NTB, berlanjut di HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, HPN 2021 di Ancol, Jakarta, dan HPN 2022. Hingga AK-PWI ketiga, telah terpilih 37 kepala daerah, diantaranya Ridwan Kamil, ketika menjadi Walikota Bandung, dan saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat, Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi, Jawa Timur (2015-2020), Umar Ahmad Bupati Tubaba,Lampung (2017-2022), Indah Putri Indriani Bupati Luwu Utara (2016-2021), Richard Louhenapessy Walikota Ambon (2017-2022) , AS Tamrin Walikota Baubau, Sultra (2018-2023), Ibnu Sina Walikota Banjarmasin, kalimantan Selatan
( 2016-2021), Bima Arya Sugiarto Walikota Bogor (2019-2024), M Taufan Pawe Walikota Pare-pare, Sulawesi Selatan (2018-2023), Ika Puspitasari Walikota Mojokerto, Jawa Timur (2018-2023) dan Tjhai Chui Mie Walikota Singkawang (2018-2023).
Ide AK-PWI muncul setelah Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 di Siak, Riau, yang digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Disadari bahwa di era otonomi daerah, bupati / wali kota adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu PWI, sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan, melalui AK-PWI. Apalagi setelah UNESCO, 2017, menyatakan Indonesia merupakan negara super power kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan.
