“Dibutuhkan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penjagaan keamanan laut agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan/atau konvensi internasional. Identifikasi sumber daya dapat dilakukan guna mendukung implementasi dua rancangan strategi keamanan laut”, tutur Laksma Bakamla Joko mengakhiri sambutannya.
Rapat kerja yang dilaksanakan selama dua hari secara tatap muka dan daring ini, diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu; Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kemenkeu RI; Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP; Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kemenkumham; Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK RI; Basarnas RI; Polair; TNI AL; Pemkot Menado; Pemkot Tarakan; Pemkab Gorontalo Utara; Pemkab Buol; dan seluruh jajaran Direktorat Bakamla RI; KPIML; UPH; Biro Perencanaan dan Organisasi; dan Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur.
