“Pembagian beras Bansos berkutu ini sudah berkali-kali terjadi. Saya anggap aneh, mengapa masih saja berulang dan tidak belajar pada kejadian yang sebelum-sebelumnya. Artinya pemeriksaan produk dan quality controlnya tidak berjalan,” lanjutnya.
Sejak awal ketika bansos beras akan diberikan, sebenarnya LaNyalla sudah mengingatkan Kemensos dan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait kualitas beras. Dia meminta pemeriksaan terhadap beras Bansos yang akan didistribusikan harus lebih teliti.
BACA JUGA : BNPT RI Bahas Warung NKRI Bareng SMSI Bekasi Raya
“Makanya saya pernah bilang perlu ada tim monitoring dan evaluasi. Selain menjaga kualitas beras, juga mengevaluasi proses distribusi dan memecahkan masalah di lapangan,” ujar dia.
LaNyalla juga menyinggung kemungkinan kasus serupa terjadi di daerah lain. Pemerintah daerah dan Bulog di wilayah perlu untuk mengecek kembali stok-stok beras di gudangnya masing-masing.
“Tidak semua Bansos dari pemerintah kualitasnya jelek, tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya kontrol kualitas secara rutin. Biasanya kualitas beras juga bergantung pada penyimpanan di gudang. Ini domain Bulog untuk memperhatikan stok beras yang ada,” jelas Mantan Ketua Umum PSSI itu.
Kementerian Sosial memang menyalurkan beras sebesar 5 kg untuk masyarakat pekerja sektor informal di kawasan Jawa-Bali yang terdampak PPKM.
Penerima bansos paket 5 kg itu adalah masyarakat yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
