KLISE, KOTA BEKASI – Tanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan PPDB 2024, Ketua Komisi 1 DPRD Faisal menyebut bahwa itu merupakan sebuah bentuk aspirasi. Hal ini dikatakan kepada awak media di gedung DPRD Kota Bekasi pada Rabu (17/07/24).
Namun dirinya menjelaskan bahwa sampai hari ini ribuan murid belum dapat kepastian untuk bersekolah, maka dari itu dirinya mengajak BMPS untuk berdiskusi dan mencarikan solusinya.
“Pesan saya tetap satu yang tidak mampu wajib digratiskan, artinya kalau kuota itu sudah terlalu padat selama sekolah itu tidak jauh dari rumah dan gratis kenapa tidak,” ucap Faisal seusai menerima audiensi dengan pihak BMPS.
Maka dari itu, Faisal menjelaskan bahwa pihak Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) harus bisa menyediakan sekolah gratis untuk masyarakat kurang mampu.
Pasalnya, hampir keseluruhan masyarakat lebih memilih SMP Negeri lantaran persoalan finansial dan jarak tempuh dari rumah ke sekolah.
“Artinya, semangatnya sama BMPS juga pengen bagaimana pendidikan di Kota Bekasi lebih baik, pemerintah juga sama ingin warga mendapatkan pelayanan pendidikan lebih optimal. Ini yang menjadi persoalan hari ini banyak orang tua tidak mau anaknya sekolah jauh dari rumah. Dan banyak orang tua yang tidak sanggup membayar sekolah di swasta. Artinya peran pemerintah harus hadir di dalam,” kata Faisal
Selain itu, Faisal pun mengatakan pemerintah harus hadir ditengah persoalan pendidikan yang dialami oleh masyarakat hari ini. Terlebih pemerintah sudah menjamin dan mewajibkan 12 tahun sekolah untuk anak-anak.
Ditempat yang sama, Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Daulay mengaku sudah ada beberapa sekolah swasta yang siap memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang kurang mampus.
“Kita siap gratis di seluruh sekolah swasta yang ada di setiap kecamatan,” tutupnya.
Sebelumnya, BMPS Kota Bekasi menggeruduk kantor DPRD kota Bekasi menuntut PPDB tahun 2024 di perbaiki dengan meminta titipan dinas pendidikan maupun dewan di stop.***
