KLISE.NEWS, KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Bekasi selaku PPID Utama beserta Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati selaku atasan langsung PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi mengikuti giat Video Conference bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Ketua Komisi Informasi, Ijang Faisal untuk mengawali Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Barat 2021 yang bertempat di Gate 19 Stadion Patriot Chandrabhaga Kota Bekasi. Rabu (01/09/2021).
Peserta Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik se- Jawa Barat Tahun 2021 terdiri dari 27 Daerah Kabupaten/Kota se- Jawa Barat, 11 Badan Usaha Milik Daerah, 37 OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 11 Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Barat, 14 Organisasi Non Pemerintah, 16 Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Barat dan semua akan melewati masa penilaian dalam penyajian informasi publik yang pada akhir penilaian akan menghasilkan kategori-kategori berikut, yakni Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju Informatif, Badan Publik Cukup Informatif, Badan Publik Kurang Informatif, dan Badan Publik Informatif dimana segala halnya diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
BACA JUGA : Wali Kota Bekasi Tandatangani PKS Dengan PT KAMI Plant Indonesia Terkait Pengelolaan Sampah Terpadu
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam paparannya menerangkan ada dua hal yang harus diperbaiki di Jawa Barat berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik yakni transparan dan proaktif dalam gerakan teknologi, karena Jawa Barat Memiliki 5 Prinsip: Transparant, Proaktif, Inovatif, Kolaboratif, Ilmiah.
“Keterbukaan informasi menjadi indikator utama untuk meraih trust atau kepercayaan dari masyarakat, maka dari itu semua Badan Publik harus selalu berinovasi serta utamanya rutin dan aktif dalam menyajikan informasi publik kepada masyarakat agar masyarakat pun mudah dalam mendapatkan informasi,” ujar Ridwan.
