Adapun pemanggilan tersebut, terkait pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/60/II/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Februari 2021 tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menyeret salah seorang pengacara di Denpasar.
Pengacara tersebut, lantas melaporkan nara sumber berita yang ditulis Simon Rykkoh tersebut ke Polda Bali. Selanjutnya penyidik Polda Bali meminta penulis berita, yakni Simon Rykkoh untuk dimintai klarifikasinya dihadapan penyidik Polda Bali, terkait pengaduan atau laporan yang dilayangkan pengacara tersebut terhadap nara sumber berita yang ditulis Simon Rykkoh di media katabali.com.
BACA JUGA : Satbrimob Polda Metro Jaya Gandeng SMSI Gelar Pelatihan Jurnalistik
“Pak Simon mendatangi saya. Dia berkonsultasi terkait pemanggilan tersebut. Saya sarankan kepadanya untuk tidak memenuhi pemanggilan tersebut. Saran saya itu sama sekali tidak bermaksud untuk menghalang halangi tugas Polisi dalam melakukan penyidikan sebuah perkara pidana. Saran saya itu konteksnya, adalah melindungi kebebasan Pers melalui penegakan Hak Tolak,” ujar Edo.
Dijelaskan Edo, bahwa menurut pasal 1 butir 10 UU tersebut, Hak Tolak adalah hak yang dimiliki wartawan, karena profesinya untuk tidak mengungkap keterangan atau identitas narasumber yang dirahasiakan. Sedangkan menurut pasal 4 ayat (4), Hak Tolak digunakan dalam hal wartawan dimintai pertanggungjawaban hukum atas karya jurnalistiknya.
BACA JUGA : Hasil Operasi Ribuan Botol Miras dan Narkoba Dimusnahkan di Halaman Polres Metro Bekasi
Dikatakan, Hak Tolak juga diamanatkan dalam ketentuan Kode Etik Jurnalistik pasal 7 yang mengatur, bahwa Hak Tolak hanya dapat dicabut oleh pengadilan dengan alasan demi ketertiban umum dan demi keselamatan negara.
Lebih lanjut Pemimpin Redaksi Jurnalbali.com ini mengatakan, penghormatan terhadap Hak Tolak, penting dipahami Polisi, agar wartawan tetap dapat bekerja secara independen dan imparsial, tanpa perlu merugikan narasumber.
“Mari kita sama-sama saling menghormati. Hak Tolak ini penting agar wartawan tidak diperalat untuk menjerat seseorang. Teman-teman penyidik maupun polisi tidak boleh meminta keterangan, selain hal-hal yang sudah disiarkan. Jika pak Simon memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk menjerat narasumber, hal ini akan merusak kepercayaan narsumber terhadap wartawan umumnya, dan akan terjadi preseden buruk kemudian hari. Intinya itu. Wartawan tidak boleh memberi keterangan yang berpotensi menjerat pihak-pihak lain. Jaga independensi,” pungkas Edo.
