Anggaran Toilet GMNI Gelar Aksi di Depan Gedung KPK

Ilustrasi (doc.net)
banner 120x600

KLISE.NEWS, JAKARTA – Anggaran Toilet yang mencapai miliaran rupiah membuat DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi memenuhi janjinya untuk mengawal adanya dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Janji tersebut ditunaikan GMNI dengan melakukan aksi demo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2021).

Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Yogi Trinanda kepada wartawan mengatakan, KPK harus melakukan aksi terjun bebas ke Kabupaten Bekasi, untuk menyelidiki persoalan pembangunan toilet SD dan SMP yang tersebar, di sebanyak 488 titik yang menelan anggaran sekitar Rp198 juta perunit.

BACA JUGA : TPS Liar di Bekasi Semakin Beringas, DLH UPTD PPW I Geram Langsung Pasang Sepanduk

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gelar Aksi Demo di Depan Gedung KPK

“Kami datang ke gedung KPK, untuk meminta KPK melakukan penyidikan terkait anggaran Toilet yang cukup Fantastik harganya, karena kami menduga terkait persoalan toilet mengandung unsur KKN,” ujar Yogi.

Selain melakukan aksi damai, DPC GMNI Kabupaten Bekasi juga menyerahkan beberapa dokumen kepada KPK, untuk menjadi dasar Penyelidikan dan Penyidikan KPK di wilayah Kabupaten Bekasi, terkait anggaran Toilet Sultan.

“Kita berharap, hasil investigasi yang di lakukan GMNI bisa di proses lebih cepat, apakah ada unsur KKN atau tidak oleh KPK,” jelas dia.

BACA JUGA : Petugas Kepolisian di Bekasi Sudah Menyekat untuk Para Pemudik, Sampai Jalan Tikus di Jaga

“Kita dalam sepekan kedepan, tinggal menunggu balasan kabar dari KPK, yang nanti akan di informasikan dari KPK ke DPC GMNI Kabupaten Bekasi,” tambahnya.

Lanjutnya Yogi katakan, tuntutan yang disampaikan oleh DPC GMNI kabupaten Bekasi terdapat tiga point satu di antaranya, mendukung KPK mengusut tuntas dugaan Anggaran Toilet yang mencapai Milliaran Rupiah.

“Kami juga mendukung KPK mengusut tuntas dugaan aliran dana ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, untuk meloloskan Anggaran Toilet,” jelasnya.

“Dan yang terakhir, mendukung KPK memeriksa Bupati Bekasi dan pejabat Dinas, terkait Anggaran Toilet yang di duga melakukan Korupsi,” tandasnya.