KLISE, KOTA BEKASI – Asep Apriyanto salah satu aktivis pemuda Tambun Utara menyayangkan adanya dugaan pemotongan anggaran logistik TPS yang di lakukan oknum penyelenggara pemilu di wilayah Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Selasa (20/2/2024) kemarin.
Pasalnya, KPU RI sudah mengultimatum kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk tidak ada pemotongan anggaran ini kan terkait tempat untuk melakukan pemilihan bagi masyarakat di tiap TPS jadi harus di persiapkan dengan baik.
“Kecewa, adanya dugaan anggota TPS di Sriamur yang menyampaikan ke saya bahwa ada pemotongan anggaran. Semua itu kan sudah ada honornya masing-masing kok masih aja anggaran untuk pembuatan tempat TPS disunat,” ucapnya.
Menurutnya, dugaan pemotongan itu sangat melanggar hukum terhadap pesta demokrasi. Pasalnya, petugas TPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.
“Yah Jangan asal potong, semua kan ada aturan dan mekanismenya , persiapan untuk TPS kan banyak dari mulai menyewa tenda, bangku, meja, print out, dan kelengkapan pendukung untuk panitia TPS dalam melakukan pemungutan suara,” tegasnya.
Dugaan koordinator Desa Sriamur adalah oknum dibalik pemotongan anggaran logistik TPS, dugaan dengan berdalih pemotongan pajak kurang lebih sebesar Rp. 1 juta. Dirinya akan melaporkan dugaan pemotongan ke APH.
“Memang anggaran dicairkan semua sebesar Rp.12.700.000, tapi setelah dicairkan kenapa harus dipotong dengan dalih pajak. Ini sudah tidak benar kita akan melaporkan dugaan ini ke APH yang berwenang,” tukasnya.
Atas dugaan tersebut, dirinya akan melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPU Kabupaten Bekasi atas pelanggaran tersebut. “Ini tidak bisa dibiarkan, kita akan laporkan oknum-oknum tersebut ke APH terkait, siapa saja yang terlibat dibalik pemotongan,” tukasnya.
Sementara koordinator TPS Desa Sriamur, Citra saat dikonfirmasi oleh Klise enggan menjawab dan membalas WhatsApp untuk klarifikasi.
