KLISE, KAB. BEKASI — Center for Budget Analysis (CBA) Dugaan pemotongan anggaran logistik TPS di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, merupakan indikator serius terhadap potensi korupsi di tingkat penyelenggara pemilu. Hal ini dikatakan oleh koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada KLISE, Jum’at (23/2/2024).
Tindakan ini kata dia, tidak hanya merugikan proses demokrasi tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap ultimatum KPU RI.
“CBA mendukung pelaporan warga ke APH yang merupakan langkah positif untuk mendorong penegakan hukum,” kata Jajang.
CBA juga meminta bagi pihak berwenang untuk menyelidiki oknum yang terlibat, dan koordinator TPS yang enggan memberikan klarifikasi menciptakan kekhawatiran akan transparansi. “Kejadian ini membutuhkan respons tegas dan transparan untuk memastikan integritas pemilu dan menegakkan prinsip demokrasi yang sehat,” jelasnya.
Sementara Asep Apriyanto salah satu aktivis pemuda Tambun Utara mengatakan, indikasi pemotongan anggaran operasional TPS Rp4.418.000 diduga hanya diterima sebesar Rp3.500.000, tanpa ada penjelasan secara gamblang mengapa tak sesuai rincian dari KPU.
“Padahal anggaran operasional itu kan harus digunakan untuk pembuatan TPS, konsumsi anggota KPPS, dan keperluan lainnya saat pencoblosan berlangsung,” papar Asep
Sebelumnya, menurut kesaksian salah satu anggota KPPS desa Sriamur mengaku kepada Asep Apriyanto yang enggan disebut namanya, bahwa anggaran operasional TPS digelontorkan secara gelondongan sebesar Rp12.700.000.
“Untuk dana operasional kita dicairkan secara gelondongan sebesar Rp12.700.000, untuk gaji ketua, gaji 7 anggota KPPS, 2 orang Linmas, tenda, dan dana operasional konsumsi serta lainnya, itu pun belum dipotong pajak,” ungkapnya
Asep pun mempertanyakan, ketidak sediaan ketua KPPS Desa Sriamur yang enggan dimintai keterangannya kepada awak media untuk kepentingan klarifikasi. “Ini ada apa, kita mau klarifikasi saja tidak ada jawaban baik via whatsapp dan telepon,” tukasnya.
Terpisah, PPK Tambun Utara Bagian Penindakan dan Hukum, Tumidi mengatakan baru mengetahui adanyanya pemotongan.
“Saya belom menemukan titik persoalan tersebut bang, karena memang selama ini dari awal tahapan pemilu 2024 ini dana operasional langsung di transfer ke sekretariatan PPS masing-masing demikian bang,” tutupnya.
