Kota Bekasi Masih Butuh 20 Ribu Aparatur Sipil, Pemkot Didesak Siapkan Anjab ABK

Nicodemus Godjang Komsi I DPRD Kota Bekasi. [doc.klise]
banner 120x600

KLISE.NEWS, KOTA BEKASI – Pernyataan Saefudaullah ketua DPRD Kota Bekasi yang meminta penghapusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) mengundang pro dan kontra. Terlebih TKK yang saat ini sudah bekerja di lingkungan Pemkot Bekasi. Hal itu langsung ditanggapi Nicodemus Godjang, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi. Menurut Nico sapaan akrabnya, pernyataan Saefudaullah dinilai tidak tepat dan tidak berdasar sesuai rasio Nasional.

Dikatakan Nico yang juga anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Bekasi sekitar 12 ribu lebih. Dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sekitar 13 ribuan. Atau jika dijumlah aparatur sipil Pemkot Bekasi sekitar 25 ribuan (angka kurang lebih) dengan jumlah penduduk Kota Bekasi sekitar 2,5 jutaan orang.

“Memang tidak ada pembatasan rasio perbandingan jumlah aparatur sipil dengan jumlah penduduk. Tapi berdasarkan rasio Nasional Rasio itu sekitar 1,9 persen. Bahkan kebanyakan negara lain diatas 2 persen rasio perbandingan aparatur sipil dengan jumlah penduduknya,” ungkap Nico, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Jika di Kota Bekasi, lanjut dia, jumlah penduduk sekitar 2,5 juta, berarti perbandingannya hanya 1 persen saja dengan jumlah aparatur sipil PNS tambah TKK sekitar 25 ribu orang.

“Artinya masih jauh dibanding dengan rasio perbandingan Nasional. Jika mengikuti rasio nasional, maka layaknya aparatur sipil Pemkot 4.700 an orang atau kurang 40 persen lagi. Untuk itu Pemkot Bekasi harus menghitung betul rasionya. Dan, tentunya tidak ada pengurang apalagi penghapusan TKK. Itu aja kurang, kok mau dihapus,” tegas Nico menanggapi.