Kejanggalan berikutnya adalah Rahmat mengintervensi proyek dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pembangunan polder, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.
Hal ini, kata dia, tentunya sangat janggal jika legislatif tidak tahu modus Rahmat atau tidak terlibat dalam proses rekomendasi dan penunjukan swasta yang mendapatkan proyek tersebut.
BACA JUGA : KPK Lelang Barang Rampasan Negara Lewat Internet
Atas dasar itulah, Bobby mencurigai uang suap yang diterima Rahmat akan dibagikan atau mungkin telah dibagikan kepada legislatif.
Tujuannya agar rekomendasi dan penunjukan lahan serta penetapan ABPD berjalan lancar sesuai rencana.
Bobby menambahkan, dalam teori tindak pidana korupsi dikenal medeplegen atau orang yang dengan sengaja ikut dalam perbuatan tertentu.
Dengan demikian, lanjut Bobby, setidaknya KPK bisa saja menjadikan pihak legislatif sebagai medeplegen jika memang tahu atau mendapatkan bagian.
“Bahkan saya kira bisa saja menjadi bagian dari orang yang melakukan (plegen),” kata Bobby.
Untuk memujudkan tata kelola Pemkot Bekasi yang baik atau good government dan good governance, Bobby mendorong KPK mengusut kasus Rahmat hingga ke tingkat legislatif.
“Jangan tebang pilih, seret semua yang terlibat,” ucap Bobby.
