“Di situ saya memahami ada kewajiban Pemkot Bekasi memberikan SPL (Surat Penyerahan Lapangan -red) kepada pihak PT.ABB untuk memulai membangun selama 24 bulan. Soal besaran kompensasi menurut isi PKS disesuaikan dengan target PAD tahun berjalan. Nah soal besaran tersebut secara detail harusnya dituangkan dalam adendum,” tutur Nyimas.
“Pengertian besaran kompensasi di PKS itu misalkan target retribusi nya Rp 2 milyar, realisasinya Rp1.5 miliar. Nah ada kerugian 500 juta. Inilah yang harus dibayar kerugian akibat revitalisasi,” beber Bunda Nyimas.
“Jadi pihak pertama Pemkot bekasi tidak bisa sembarangan menentukan besaran kompensasi suka-suka nya,”tandasnya.
Makanya, kata Bunda Nyimas, dirinya meminta Pemkot Bekasi untuk segera memberikan SPL agar cepat terbangun itu pasar sehingga sesuai isi PKS pihak PT ABB baru bisa memberikan kompensasinya.
“Sebaiknya SPL segera diberikan kepada PT.ABB agar segera membangun dengan catatan diberi waktu progresnya. Jika tidak mampu ya diputus saja. Saya yang akan memimpin demo jika dalam 6 bulan tidak kelihatan progresnya,”saran Bunda Nyimas.
Menurut dia, jika diganti pengelolaan dengan pengelola baru pasti butuh waktu lagi dan legislatif harus dilibatkan lagi untuk membentuk Pansus.
